Pameran “KITA!!: Japanese Artist Meet Indonesia”

“…Pada saat itu, aku agak merasa malu. Terus terang saja, aku tak pernah merasa ini. Aku malu dan dengan terus terang memandang Indonesia dengan enteng. Kumohon maaf…”

Demikianlah pengakuan Toyoshima Hideki, Direktur Graf Media GM dari Jepang yang melakukan survei buat pameran “KITA!!: Japanese Artist Meet Indonesia”. Ini merupakan kedatangan pertamanya ke Indonesia.

Sebelumnya, Hideki yang menerima tugas dari Japan Foundation untuk menjadi kurator di pameran tersebut menganggap di Indonesia tidaklah banyak ruang seni dan kebudayaan.

Kenyataannya, survei di Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta menunjukkan hal yang berbeda. Dalam kesempatan bincang-bincang di Bandung, beberapa waktu lalu, dia mengaku menemukan banyak ruang seni dan budaya dengan berbagai ukuran. Setiap tempatnya menunjukkan prinsip dan warna tersendiri dengan jelas. Hal ini jugalah yang membuatnya menuliskan permohonan maaf dalam pengantar kurasinya.

Singkat cerita, bersama Takahashi Mizuki yang sehari-hari menjadi kurator di Galeri Seni Menara Mito, mereka memilih seniman-seniman Jepang yang bakal berpameran di Indonesia.  “Kita coba menghubungkan Jakarta-Bandung-Yogya. Kita tidak ingin bawa tradisi Jepang, tapi apa yang terjadi di Jepang,” kata Hideki seraya menyatakan pameran ini sebagai bagian dari perayaan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang.

Seniman-seniman itu, sambung dia, harus datang dan tinggal dulu di Indonesia untuk membuat sesuatu atau berkarya. Hideki mengaku tidak ingin membuat kegiatan ini hanya sebagai sebuah peringatan, melainkan tonggak untuk memulai sebuah hubungan yang lebih baik.

Menurut dia, dengan tinggal, bertemu, dan makan bersama-sama orang Indonesia bakal muncul sesuatu yang dapat dijadikan karya untuk di tiga tempat terpisah, mulai 19 April 2008 hingga 18 Mei 2008 ini.

Salah satu yang karya di Selasar Sunaryo Art Space, Bandung, yang ‘mempertemukan’ seniman asal Jepang dan warga asli Indonesia adalah ‘Pika-Pika’. Karya yang digarap oleh pasangan suami istri, Nagata Takeshi dan Monno Kazue ini berkolaborasi dengan tukang becak, penjual nasi goreng, pengemudi angkutan kota, anak-anak dari Kota Bandung.

Dalam penggarapannya, kedua seniman ini mengajak anak-anak hingga orang tua untuk menggambar dengan menggunakan cahaya beraneka warna dari lampu senter. Kegiatan menggambar ini dilakukan dalam kondisi minim cahaya. Setiap gerakan yang dilakukan oleh sang penggambar direkam dalam kamera.

Setelah terkumpul, maka gambar-gambar itu akan disatukan dan diproses dengan dimasukkan suara. Hasil akhirnya yang berupa film animasi ini yang bisa dinikmati bersama dalam pameran.

Kegiatan yang diberi nama ‘Pika-Pika’ ini digarap di berbagai lokasi seperti kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Common Room, Terminal Dago, stasiun kereta api, dan Jalan Layang Pasteur Surapati. Film ini diberi judul “Thunder”.

“Menarik saja melihat angkutan kota yang warnanya sama begitu banyak di Kota Bandung,” kata Kazue menceritakan latar belakang pelibatan supir angkutan kota dalam karyanya.

Berbeda dengan Kazue yang berbicara dengan cahaya, Hayashi Yasuhiko dan Nakano Yusuke bekerjasama dengan sedikitnya enam orang mahasiswa seni rupa dari ITB. Mereka berdua membawa plarail, mainan jalur kereta api dari plastik untuk membuat karya yang disebut paramodel.

Ruangan di Selasar Sunaryo mereka rubah menjadi instalasi menuju dunia lain dengan warna dominan biru dan putih, menjadi sebuah Taman Firdaus ala paramodel. “Kami sangat dipengaruhi oleh masa kecil yang akrab dengan mainan,” kata Hayashi.

Dalam pembuatannya, mereka berdua yang tidak bisa berbahasa Inggris ini dipaksa berkomunikasi dengan enam mahasiswa asal Indonesia yang tidak bisa berbahasa Jepang. Hayashi dan Yusuke hanya menunjukkan denah pemasangan plarail yang diinginkannya dan para mahasiswa memasangnya. “Kita berkomunikasi dengan segala bahasa,” tutur Yusuke sembari tertawa menceritakan pengalamannya membuat karya pertama di luar Jepang.

Memperhatikan karya mereka, membuat kita berasa dalam sebuah dunia yang lain. Ruangan berwarna putih itu penuh dengan garis-garis berwarna biru. Perpaduannya menyerupai sebuah peta lapangan.


Buat mereka kondisi Taman Firdaus itu bukanlah sebuah utopia atau impian, melainkan sebuah ruang yang penuh dengan multi dimensi paradoks yang mengandung ironi. “Orang-orang kadang melupakan masa kecilnya,” ungkap Hayashi yang sudah berkarya dengan berbagai metode ekspresi seperti fotografi, video, dan juga menggambar.

Interaksi paling lama mungkin dialami oleh Matsumoto Chikara yang datang ke Indonesia semenjak 28 Maret 2008. Dia juga sempat menggelar pelatihan terkait dengan karyanya yang berupa gulungan gambar dengan kamera digital.

Setiap peserta pelatihan atau pengunjung yang datang dipersilahkan menggambar apa saja dalam kertas yang lebarnya sekitar lima sentimeter. Gambar antar peserta -baik yang berwarna atau hitam putih- itu tidak terputus satu dengan lainnya, mereka berada di satu kertas yang sama. “Drawing jadi dasar dari karya ini. Itu sekaligus bisa memberikan emosi,” kata Chikara.

Gambar-gambar itu lantas disorot menggunakan kamera digital sembari ditarik dari ujung yang satu ke ujung lain, sehingga bisa tampak seperti animasi, layaknya sebuah film saja.

Interaksi yang dibangun oleh Chikara, paramodel, Pika-Pika, dan seniman Jepang lainnya di Bandung tidak ada satu pun yang menyentuh atau membahas pertemuan yang diawali oleh penjajahan.

Hal ini pula yang dipertanyakan oleh Aminuddin TH Siregar, kurator yang baru menyelesaikan program residensinya di Fukuoka Asian Art Museum, Jepang. Dalam diskusi “Seni Rupa Indonesia dan Jepang, Perspektif Sejarah dan Kekinian” yang mewarnai pameran ini, dia menyayangkan posisi Indonesia, baik seniman, mahasiwa, atau lainnya yang hanya menjadi penonton.

Mereka yang datang dan berkarya di Indonesia terlebih Kota Bandung, sama sekali tidak menyinggung fakta atau langkah maju apa yang sudah ada antara kedua negara ini di luar hubungan ekonomi.

Menurut Ucok, begitu dia biasa dipanggil, sama sekali tidak ada kegelisahan terkait romusha, jugun ianfu, dan sejenisnya yang diangkat dan menjadikan pameran ini lebih membawa arti dalam hubungan Indonesia dan Jepang. “Karena dalam dunia yang semakin global, kesempatan untuk membicarakan masalah ini semakin ada.”

Ketiadaan ini, paparnya, membuat karya-karya yang ada hanya ‘baik’ secara rupa saja. Secara konteks, yang bisa menjadi pegangan hubungan ke depan antara kedua negara ini sama sekali tidak ada. “Kalau seni bisa menjadi jembatan untuk ini, sesuatu yang lebih baik,” ungkap Ucok.

Terlepas dari fakta-fakta bahwa penjajahan itu membawa sengsara, segala aktivitas kesenian yang terjadi pada masa itu memberikan cara pandang baru. Jepang, lewat Keimin Bunka Shidosho berhasil menggelar banyak pameran semenjak tahun 1943.

Padahal, kata dia, lembaga ini sangat melecehkan posisi Indonesia. Secara harafiah, lembaga itu bisa diartikan sebagai pusat pencerahan budaya. Dalam konteks ini, Jepang memposisikan diri sebagai sebagai pengayom, pengarah, atau pencerah bagi Indonesia. “Mereka sangat terorganisir dibandingkan dengan Persagi (Persatoean Ahli-Ahli Gambar Indonesia).”

Organisasi yang disebut terakhir itu dibentuk pada 28 Oktober 1938, sebelum sebelum Jepang datang. Organisasi yang diketuai Agus Djaja dan S. Sudjojono sebagai sekretaris ini tidak terlepas dari keterlibatan mereka dalam pameran di Bataviasche Kunstkring, sebuah gedung pameran seni pemerintah Belanda yang letaknya di Jalan Teuku Umar, Jakarta sekarang ini.

“Keikutsertaan dalam pameran itu bertolak dari keyakinan serta keberanian untuk menonjolkan diri agar bisa menghapus hinaan-hinaan bahwa pelukis pribumi tidak memiliki potensi,” ujar Ucok.

Seiring masuknya Jepang ke Indonesia, pada tahun 1942, organisasi ini turut dibubarkan. Pada masanya, Persagi sendiri hanya berhasil menggelar kurang lebih tiga pameran.

Ucok mengungkapkan beberapa penulis dan kritikus Indonesia berselisih soal pengaruh dari pemerintahan Jepang, khususnya Keimin Bunka Shidosho, dalam perjalanan seni rupa Indonesia.

Sebagian menilai keberhasilan Jepang berdasar peningkatan jumlah seniman yang muncul pada masa itu. Selain itu, Jepang juga memberikan penghargaan dalam bentuk  uang melalui sayembara serta material, peralatan melukis.

Tapi, sambung Ucok, ada juga yang menganggap pada masa Jepang, seni di Indonesia tidak mempunyai pegangan, pijakan yang kokoh. “Sasarannya karena ada motif propaganda yang dilakukan oleh Jepang dalam pengerahan seniman-seniman Indonesia.”

Sudut pandang lain, dampak terbesarnya kepada seniman Indonesia adalah semakin tumbuhnya kesadaran berorganisasi yang terstruktur, kesadaran akan fungsi propaganda dalam seni, dan terakhir, kesadaran atas eksistensi seni dan seniman di tengah masyarakat.

Melihat sejarah panjang ini, seharusnya, pameran dari para seniman muda Jepang ini bisa memberikan sesuatu yang ‘baru’. Tidak sebatas kemampuan menyajikan kecanggihan teknologi semata. Demikian juga halnya dengan seniman Indonesia, agar dalam peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang ini tidak hanya menjadi penonton.

Start:	Mar 4, '08 7:00p
Location:	Bp. Bumi Sangkuriang Jl. Kiputih No.12, Bandung

Bp. Bumi Sangkuriang dan Republik of Entertainment kembali menggelar music Jazz yang bertajuk Jazz Break. Kali ini Jazz Break akan menampilkan kelompok legendaris Bhaskara 2008 yang di pimpin oleh Bambang Nugroho. Sementara Salamander Big Band akan tampil dengan seluruh personilnya yang berjumlah 30 orang. Selain itu akan tampil LOGIC Band dari Melbourne yang hadir atas kerjasama Australia-Indonesia Institute dan Arimba Culture Exchange dari Sydney, Australia.

Jazz Break akan berlangsung pada:
Hari : Selasa
Tanggal : 4 Maret 2008
Waktu : pkl 19.00-22.00

Melalui Jazz Break ini diharapkan kehadiran musisi Jazz Australia ke Kota Bandung dapat membuat Jazz kian semarak dan jalinan antar musisi Jaz Indonesia-Australia kian hangat.

Fenomena pemanasan global yang menjadi perhatian dunia belakangan ini seakan terpatahkan di Indonesia. Es yang mencair dan mengakibatkan tenggelamnya wilayah daratan, ternyata tidak terjadi di Kampung Laut, Laguna Sagara Anakan.

 

Wilayah yang terletak di antara Pulau Jawa dan Nusa Kambangan ini terus menerus mengalami pendangkalan dari tahun ke tahun. Hasilnya, banyak bermunculan daratan baru yang tidak berpenghuni dan bertuan. Apabila diukur, luas Sagara Anakan yang  mencapai 6.450 hektare pada tahun 1903, sekarang ini daerah yang tergenang tidak mencapai 10 persennya.

 

Perubahan benteng alam menimbulkan masalah baru pada masyarakat Kampung Laut. Misalnya, mereka yang sehari-hari berprofesi sebagai nelayan, mau tidak mau harus alih profesi menjadi petani di atas tanah yang dulunya adalah laut tempat mereka menyandarkan hidup.

 

Kepemilikan tanah timbul - yang semakin luas - tidak hentinya dipertanyakan. Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Departemen Kehutanan, dan Badan Konservasi Sagara Anakan hanyalah sebagian dari banyaknya kepentingan untuk ‘memanfaatkan’ pulau-pulau baru tersebut. Masyarakat berharap agar tanah itu bisa mereka miliki dan gunakan.

 

Sementara tanah itu diklaim dan diambil alih dengan mengembangkan hutan mangrove oleh lembaga negara. Warga menginginkan agar tanah itu bisa digunakan bercocok tanam. Semuanya itu terangkai dalam sebuah film dokumenter berjudul Laut yang Tenggelam (The Drowning Sea).

 

Film produksi Komunitas Perfilman Intertekstual (KoPI) Bandung yang bekerjasama dengan Kantor Bantuan Hukum Purwokerto dan Masyarakat Ujung Alang, Kampung Laut, Sagara Anakan ini berhasil meraih Awards of Excellence untuk kategori New Asian Currents pada Yamagata International Documentary Film Festival (YIDFF) 2007, 4-11 Oktober lalu.

 

Yuslam Fikri Ansari, sang sutradara mengaku lewat ini film ini ingin mengadvokasi masyarakat di sana terkait masalah yang beragam. “Tidak ada niat untuk kompetisi,” tutur Yufik, panggilan akrabnya, beberapa waktu lalu.

 

Awalnya, terang dia, kedatangannya ke sana untuk ‘memotret’ kegiatan perempuan di sana sehubungan dengan perubahan bentang alam. “Tadinya buat film pendidikan dan pengorganisasian. Ternyata di sana banyak fenomena menarik.”

 

Sebelum Yufik dan kawan-kawannya datang ke sana, ternyata sudah banyak pendatang. Bedanya, mereka datang untuk mempertaruhkan hidup. Menjual tanah di daerah asalnya, seperti Karawang dan Ciamis guna memulai hidup baru di atas tanah timbul.

 

“Kita ajak masyarakat merefleksikan diri atas masalah sehingga dapat memberdayakan diri untuk merubah kondisi penghidupan mereka. Aturan soal menempati tanah timbul itu belum ada, terlebih statusnya,” ungkap Yufik yang memang semenjak dahulu tertarik dengan advokasi bidang agraria.

 

Kampung Laut, yang menjadi tempat pengambilan gambar itu, dihuni sekitar 14 ribu penduduk, terdiri dari empat wilayah. Masing-masing, Ujung Alang, Ujung Gagak, Panikel, dan Klaces. Perkembangan penduduk semakin memperluas kawasan-kawasan ini dengan Klaces sebagai pusatnya. Namun sampai saat ini belum tersambung listrik.

 

“Kita bawa-bawa genset,” kenang Yufik yang memproduksi film itu selama 1,5 hingga 2 tahun, semenjak bulan Mei tahun 2005 silam.

 

Film ini tidak banyak menampilkan teks dan narasi. Jalan ceritanya menggunakan teknik lost documentary, di mana dialog dan ekspresi yang diambil lebih spontan dan natural. Setting sutradara tidak menjadi yang utama. Para narasumber dibebaskan bicara mengenai masalah, pandangan, dan harapannya.

 

Berkenaan dengan keikutsertaan film ini di ajang festival sendiri, Moh. Syafari Firdaus sang produser mengatakan, pengiriman film itu lebih untuk menyebarkan pesan yang ada di dalam film tersebut. “Tidak kepikiran buat menang,” papar pria gondrong yang biasa dipanggil Daus ini.

 

Seleksi awal dalam festival ini diikuti 664 film dari 44 negara Asia. Dari 664 film itu, disaring 20 film untuk mengikuti festival yang bersifat kompetisi ini. YIDFF sendiri merupakan festival film dokumenter yang cukup terkemuka. Festival ini digelar dua tahun sekali sejak tahun 1989.

 

Selain New Asian Currents, YIDFF 2007 juga menggelar kompetisi untuk kategori International Competition yang pada seleksi awal diikuti 969 film dari 100 negara.

 

Sebelum Laut yang Tenggelam, sineas Indonesia sudah lima kali berturut-turut mengikutsertakan film dokumenternya dalam festival serupa. Sebut saja, Riri Riza dengan filmnya Merry Go Round (1995) dan Nan T. Achnas dengan filmnya The Little Gayo Singer (1997).

 

Pada tahun 2007 ini, ada satu film Indonesia yang juga ikut serta, yakni Playing Between Elephants karya Aryo Danusiri. “Sepanjang keikutsertaan di YIDFF, Laut yang Tenggelam merupakan film pertama yang mendapat penghargaan,” tegas Daus yang tengah mengusahakan agar film ini bisa turut diputar di bioskop-bioskop Indonesia.

Festival yang bersifat kompetitif itu juga memberikan penghargaan utama (Ogawa Shinsuke Prize) untuk kategori New Asian Currents kepada film dari Cina, Bingai yang disutradarai Feng Yan. Selain mendapat penghargaan utama, Bingai pun meraih Community Cinema Award.

Awards of Excellence diberikan pula kepada film Back Drop Kurdistan yang disutradarai Nomoto Masaru. Film hasil produksi bersama Jepang, Turki, dan Selandia Baru ini pun sekaligus dinobatkan sebagai film pilihan penonton, dan berhak atas Citizens’ Prize. [SP/Adi Marsiela]

 "Bujang...Bujang, sudah kubilang jangan bertempur, tapi kau tetap bertempur. Sekarang... matilah kau!"

Nama yang disebut-sebut itu belakangan sempat populer kembali di kalangan penggemar film nasional. Penyebabnya tiada lain, pemutaran film Nagabonar (Jadi) 2 yang membangkitkan ingatan soal Bujang, sahabat karib sang jenderal Nagabonar.

Dalam film Nagabonar karya Asrul Sani yang diproduksi pada 1987, Bujang tidak puas atas hasil pangkat yang dicapainya. Dia merasakan ketidakadilan tatkala diberi pangkat kopral oleh Nagabonar yang merupakan rekannya ketika masih mencopet.

Ia kemudian berangkat sendiri ke medan perang untuk membuktikan kalau dirinya mampu mendapatkan pangkat yang lebih tinggi. Namun, keputusannya menuju ke medan perang itu harus dibayar dengan nyawanya.

Tapi tahukah Anda, kalau sebelumnya, Bujang sebenarnya sudah pernah diutus oleh Nagabonar untuk bertemu dengan Jenderal Soedirman dan Letnan Jenderal Soeharto di Yogyakarta?

Bujang (Ricky Arnold Yuniarto) datang dengan mengenakan seragam pejuang zaman revolusi lengkap dengan topi koboinya. Dia sesumbar kalau dia memang datang untuk membuat suatu perundingan dengan pimpinan tertinggi perang Indonesia agar bisa menaruh beberapa kompi pasukan tambahan di garis pertahanan yang dikomandoi oleh Naga Bonar.

Selama perundingan berlangsung, Bujang yang awalnya penuh percaya diri dengan jabatan serjen alias sersan jenderal, mulai kewalahan melihat peta-peta perang di Indonesia. Belum lagi, dia merasa gugup ketika ada kepala perawat cantik (Eva Ayu Khuntari) yang ikut juga berunding di sana. Pembicaraannya mulai melantur dan tak karuan.

Terlebih di tengah-tengah perundingan yang tidak kunjung dihadiri Soedirman dan Soeharto itu, turut hadir Naomi (Elke Marcheline Sandjaja), istri seorang kapten tentara Jepang. Naomi melarikan diri dari suaminya karena diajak bercinta di atas tank.

Perdebatan mengenai perang, penjajah, pejuang, kemerdekaan, dan nasionalisme menjadi benang merah pertunjukan drama komedi yang dipentaskan di auditorium CCF Bandung pada Selasa (14/8) malam lalu itu. Drama itu sendiri diberi judul Cepat Pulang Bujang!".

Penulis naskahnya, Sophan Adjie menuturkan genre teater itu dipilihnya untuk lebih menarik perhatian bagi anak-anak muda. "Selama ini teater itu sering diasumsikan rumit oleh sebagian orang. Kami ingin agar ini mudah diterima," terangnya.

Sayangnya, Moch. "Echa" Rizal, sang sutradara lebih memilih untuk menampilkan drama komedi itu secara "telanjang". Komedi yang ditawarkan pun terasa hambar. Kesalahan interpretasi bahasa antara Bujang, Naomi, dan perawat menjadi unggulan sang sutradara untuk mengundang tawa penonton. Tidak ada satu pun unsur sarkasme yang disampaikan pembuat naskah terhadap kondisi kekinian berangkat dari semangat perjuangan yang tengah dilakoni oleh Bujang.

Penonton hanya mendapatkan pesan bahwa ini adalah suasana perang, di mana pasti ada orang yang tewas tertembak, ada yang sedih ditinggalkan seperti yang dialami Asih (Bernadet Chrisantina Mulyani), istri pejuang Sarmin. Hal lain yang cukup menganggu adalah penggambaran perang itu sendiri. Berkali-kali penonton dilelahkan tata suara dan efek lampu yang berkedap-kedip seperti sedang berlangsung peristiwa saling tembak.

Singkat kata, drama komedi itu hanya menertawakan kelakuan para pelaku perang dalam suasana kepanikan. Inti ceritanya hanya semangat Bujang yang tetap ingin berjuang melawan penjajah walaupun dia tidak memiliki kemampuan itu.

Hal menarik dalam drama yang diproduksi oleh komunitas Green Symphony itu adalah unsur hiburan dengan membuat dekonstruksi historis terhadap tokoh Bujang. Dia jelas-jelas mengakui keahliannya sebagai pencopet ketimbang berperang. Dia lebih sering dihadirkan sebagai tokoh konyol dan terkadang egois. Mungkin penggambaran itu bisa menjawab pertanyaan mengapa Nagabonar hanya mengangkat Bujang menjadi kopral.

Tekad komunitas Green Symphony untuk memasyarakatkan dunia seni dalam bentuk teater ini memang patut diacungi jempol. Namun akan lebih baik apabila tekad itu tidak mengurangi nilai-nilai yang sejatinya berada dalam sebuah pementasan teater. Misalnya, mengolah laku, dialog, dan kemampuan berperan menjadi sebuah inspirasi bagi penonton yang menontonnya. [SP/Adi Marsiela]

Published : 21/8/07

Pria yang sudah cukup berumur itu tampak duduk bersila di salah satu pojok perpustakaan Kantor Redaksi Cupumanik, Bandung, Selasa (14/8). Tulisan "Dilarang Merokok" ternyata tidak mengendurkan semangat teman-teman pria itu merokok sembari berdiskusi. Ketika mendapatkan kesempatan berbicara, pria yang menggunakan kemeja bermotif kotak-kotak dengan warna biru muda dan abu-abu itu juga tidak banyak membuka mulutnya. Dia hanya sesekali tersenyum menanggapi guyonan yang dilontarkan rekan-rekannya.

"Objek yang dari tadi kita bicarakan seharusnya angkat bicara, agar kita tahu maunya bagaimana," kata seorang peserta diskusi sembari melihat ke arah pria itu. Orang yang dimaksud tersebut adalah Saeful Badar.

Dalam beberapa hari ini, nama penyair asal Tasikmalaya itu memang menjadi perbincangan hangat di antara seniman-seniman, akademisi, dan juga mahasiswa. Baik itu di dalam jaringan internet maupun pertemuan-pertemuan informal. Sekitar 20 orang yang memperbincangkannya hadir dalam diskusi tersebut. Mereka berasal dari berbagai daerah dan luar negeri seperti Bandung, Jatinangor, Tasikmalaya, Inggris, dan Jepang.

Benang merah dalam setiap pertemuan atau pembahasan mengenai Badar itu adalah sajaknya yang berjudul Malaikat.

Karya itu pernah dipublikasikan melalui lembaran budaya Khazanah, suplemen suratkabar Pikiran Rakyat (PR), yang terbit Sabtu, 4 Agustus 2007 lalu. Namun, sajak itu, oleh organisasi massa tertentu dianggap telah melecehkan umat Islam.

Mereka yang merasa dilecehkan itu sampai melayangkan surat protes terhadap surat kabar yang memuat karya Badar. Hasilnya, surat kabar tersebut mengumumkan bahwa sajak tersebut dianggap tidak pernah ada.

"Saat itu, teman dari PR memberitahu (saya) kalau sajak itu bermasalah. Ada organisasi tertentu yang protes. PR memutuskan meminta maaf dan mencabutnya," kata Badar kepada saya seusai berdiskusi.

Dia pun mengaku panik mendengar kabar tersebut. Apalagi, sambung Badar, organisasi yang protes itu sempat 'mengancam' akan melakukan unjuk rasa besar-besaran dipicu oleh pemuatan sajaknya. "Saya stres, tidak menyangka akan seperti itu. Saya disarankan untuk meminta maaf, juga untuk meredakan ketegangan. Makanya saya meminta maaf," tuturnya.

Badar merasa tidak mendapatkan paksaan saat membuat pernyataan maaf. "Saya hanya tidak ingin terjadi hal yang tidak-tidak."

Permintaan maaf dari PR dan Badar sekaligus pencabutan sajak tersebut ternyata menimbulkan keresahan bagi kalangan seniman, jurnalis, mahasiswa, dan juga berbagai elemen masyarakat. Sedikitnya 21 komunitas seniman dan elemen masyarakat, Komunitas Azan-Tasikmalaya, Sanggar Sastra Tasikmalaya, Teater Bolon-Tasikmalaya, Komunitas Malaikat-Ciparay, Institut Nalar-Jatinangor, Aliansi Jurnalis Independen Bandung, Forum Studi Kebudayaan Institut Teknologi Bandung, Masyarakat Antikekerasan, Gerbong Bawah Tanah-Bandung, BPK 0I-Tasikmalaya, Teater 28-Tasikmalaya, Study Oriented Culture Tasikmalaya, Teater Prung Jatinangor, Lingkar Studi Sastra Cirebon, Komunitas Cupumanik-Bandung, Forum Diskusi Wartawan Bandung, Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, Ikatan Keluarga Orang Hilang, Lembaga Kajian Agama dan HAM Tasikmalaya, Rumah Kiri, dan Forum Solidaritas Jurnalis Garut menyatakan prihatin dan penyesalan terhadap pemberangusan sajak Malaikat karya Saeful Badar.

"Kami juga sangat prihatin dan menyesalkan pendiskreditan nama baik penyair Saeful Badar, yang disebut-sebut seperti Salman Rushdie, sehingga penyair Saeful Badar mengalami berbagai tekanan," tegas Acep Zamzam Noor yang mewakili rekan-rekannya membacakan pernyataan sikap.

Menurut Acep setiap individu memiliki hak untuk mengungkapkan diri secara lisan dan tertulis seperti yang disepakati dan diatur tegas dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Hikmat Gumelar dari Institut Nalar, Jatinangor menyatakan individu atau golongan tertentu tidaklah berhak melakukan pembenaran terhadap karya seni dan sastra hanya dari satu tafsir saja.

"Itu bentuk kekerasan simbolis yang bisa membuka gerbang ke arah berbagai kekerasan fisik dan psikis. Perbedaan pandangan, pikiran, dan sikap sehubungan dengan suatu hal sepatutnya tidak sampai menutup peluang bagi terwujudnya keadilan," terang dia.

Terlebih, sambungnya, pertimbangan agama yang menjadi tameng dalam pemaksaan sikap dan pandangan individu atau golongan tertentu. "Janganlah mempermain-mainkan agama demi tujuan-tujuan yang sempit, picik, dan pendek."

Kecaman lain datang dari Aliansi Jurnalis Independen Kota Bandung. Mereka mendesak media massa agar bertanggung jawab terhadap segala kemungkinan yang akan dihadapi yang menyangkut penerbitannya.

"Segala beban tanggung jawab agar tidak diserahkan semata-mata terhadap wartawan secara individu. Ini sekaligus ancaman untuk kebebasan berekspresi," tegas Koordinator Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Kota Bandung, Ahmad Yunus.

Seharusnya, tambah dia, ruang publik sebagai wahana ekspresi kolektif perlu dipelihara dan dikembangkan. Media massa, sebagai salah satu institusi sosial yang mengelola ruang ekspresi kolektif, sepatutnya dapat menjaga integritasnya sehingga tidak mudah dipermainkan oleh individu dan kelompok tertentu yang sikap dan tindakannya tidak sejalan dengan pemeliharaan ruang publik.

Terkait pencabutan sajak itu, Pemimpin Redaksi PR Yoyo S Adiredja mengatakan hal itu bukan diakibatkan adanya keberatan tekanan dari pihak tertentu. "Itu murni kebijakan redaksional," paparnya kepada SP, Rabu (15/8).

Yoyo juga mengatakan pihaknya sudah memberikan kesempatan kepada para seniman dan pihak-pihak yang merasa keberatan dengan sikap PR. "Saya pikir itu sudah selesai. Mereka (seniman) kami beri hak jawab juga," terangnya mengomentari kedatangan sejumlah seniman ke kantornya pada Selasa (14/8) malam.

Mengenai pemuatan permintaan maaf dari sang penyair di media massa yang dipimpinnya, Yoyo menyatakan pihaknya sama sekali tidak meminta Badar untuk melakukan hal itu. "Permintaan maaf seniman itu bukan kita yang minta. Kita tidak melimpahkan itu ke seniman. Semuanya tanggung jawab redaksi, " katanya.

Berkaca pada kejadian yang menimpanya, Badar menyatakan dirinya tidak merasa jera dan akan terus berkarya. Hanya saja, dia bakal membatasi dirinya dalam menggunakan atau meminjam idiom-idiom yang menyangkut unsur keagamaan.

"Karena saya tidak pernah bermaksud menghujat. Puisi itu sebaiknya dimaknai multi tafsir. Hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi ke depannya," ungkap Badar seraya melempar senyumnya. [SP/Adi Marsiela]

published: 16/8/07